Loading...

Tahun 2019, Seluruh UIN dan IAIN Sudah Terakreditasi A

Add Comment
Assalamu’alaikum.wr.wb.

Menurut catatan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) Tahun 2016, hanya ada 3 (tiga) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang sudah terakreditasi A, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim-Malang Jawa Timur, UIN Sunan Kalijaga-DI Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah-Ciputat Banten.

"Target pada Tahun 2019, seluruh UIN dan IAIN sudah terakreditasi A," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, saat memberikan orasi pada Focussed Group Discussion (FGD) para Kepala Biro PTKN se-Indonesia di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagaimana dikutip dari laman kemenag.go.id, Jum`at (24/02/2017).

Tahun 2019, Seluruh UIN dan IAIN Sudah Terakreditasi A

Indikator kampus yang terakreditasi A, lanjut guru besar UIN Alaudin ini, harus bermanajeman baik dan mempunyai kekhususan. "Agar kampus terakreditasi A setidaknya PTKIN harus memperbaiki tata kelolanya, mempunyai distingsi akademik serta mempunyai keistimewaan yang atraktif sehingga menarik bagi dunia internasional," lanjut Dirjen.

Di samping itu, penyabet gelar Doktor di Universitas Bonn-Jerman ini, agar kampus menjadi rujukan internasional, kajian akademik dan kurikulum harus terstandar internasional.

"Tak kalah pentingnya adalah kualitas tenaga pengajar/dosen dan perpustakaan yang qualified menjadi sebuah keniscayaan dan tentunya akan diburu dunia internasional. Hasil penelitian para dosen pun harus jelas outcome-nya dan dipublikasikan di jurnal ilmiah kampus," tutur Kamaruddin yang didampingi Rektor IAIN Kendari, Nur Alam, dan Ketua Forum Kabiro se-Indonesia, Dasrizal.

Menyangkut peran Kepala Biro (Karo) di PTKIN, Kamaruddin menyatakan bahwa tugas Karo sangat sangat luar biasa dalam kaitannya dengan tata kelola di kampus. "Saya menginstruksikan agar Kepala Biro di masing-masing kampus dapat bersinergi dengan rektor sebagai pengambil kebijakan.

Peningkatan mutu, target kelembagaan, meningkatkan tata kelola PTKIN harus didukung oleh seluruh Biro pada PTKN dikarenakan disinilah lahir perencanaan. Kepala biro pun harus merefleksikan perencanaan yang bermutu yang mengarah pada pendidikan internasional dikarenakan alumni PTKIN akan berkompetisi dengan dunia luar," kata pria kelahiran Kalimantan Timur ini.
Baca juga: Perubahan Gelar Akademik, Program Studi PTKI Disesuaikan
Sementara itu, Nur Alam, Rektor IAIN Kendari, menyampaikan bahwa peran Karo fungsinya sangat kontributif dalam tata kelola PTKIN. Hal senada juga disampaikan Dasrizal bahwa Forum Kepala Biro ini dalam rangka meningkatkan tata kelola berasas budaya kerja tidak hanya PTKIN namun juga PTKN non agama Islam.

"Forum kepala biro ini dibentuk Tahun 2008. Semula yang menjadi anggota hanya Kepala Biro PTKIN namun seiring berjalannya waktu dengan mendapat apresiasi dan mendapat masukan dari berbagai pihak maka sekarang Kepala Biro PTKN agama non-Islam telah bergabung forum ini," tukas Dasrizal. (Ed/@viva_tnu/dod)

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Kemenag Larang Potong Anggaran Sertifikasi Guru Madrasah

Add Comment
Assalamu’alaikum.wr.wb.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ishom Yusqi, menginstrusikan kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Propinsi se-Indonesia untuk tidak memotong anggaran Manajeman Program Sertifikasi Guru Madrasah.

"Alasan tidak melakukan efisiensi pada anggaran ini dikarenakan pemanfaatan anggaran ini bertujuan untuk optimalisasi program sertifikasi guru dan relevansinya pada pembayaran tunjangan profesi guru madrasah dalam menetapkan beban kerja guru madrasah melalui sistem informasi pendidikan dan tenaga kependidikan," kata Sekretaris dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan ke redaksi, Selasa (21/02/2017).
Kemenag Larang Potong Anggaran Sertifikasi Guru Madrasah

Sebagaimana dilansir laman resmi kemenag.go.id, larangan pemotongan ini, lanjut Ishom, juga dalam rangka optimnalisasi pelaksanaan program Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang baru saja "dilahirkan". "Harmonisasi pemanfaatan anggaran program Pendidikan Islam antara pusat dan daerah sangat diperlukan terutama dalam program ini," kata mantan Kepala Sub Direktorat Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam ini.

Masih dalam kerangka Manajemen Program Sertifikasi Guru Madrasah, Sesditjen Pendis kembali memerintahkan seluruh Kakanwil Kemenag propinsi untuk melakukan refocusing kegiatan dengan mengalokasikan anggaran dalam mendukung implementasi manajemen program tersebut. "Kanwil Kemenag harus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis pengelolaan data bagi operator SIMPATIKA (Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan), pengembangan perangkat sistem informasi Guru dan Tenaga Kependidikan Madarasah (GTKM), dan kegiatan pengembangan program sistem informasi GTKM," kata guru besar IAIN Ternate ini.

Berkaitan dengan adanya hambatan proses kenaikan pangkat guru PNS dan pengawas, Ishom menanggapi bahwa hal ini akibat dari kurang optimalnya pelaksanaan di lapangan dalam meyelesaikan pengajuan dokumen angka kredit. "Saya kembali memerintahkan Kakanwil untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan konsinyasi penilaian angka kredit bagi guru PNS dan pengawas secara optimal dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, misalnya karya tulis dan penilaian kinerja guru," kata Doktor jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini.
Baca juga: Verifikasi BPKP Selesai, Kemenag Harap Kemenkeu Segera Alokasikan Anggaran TPG Terhutang
Berbicara tentang program prioritas Ditjen Pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu dan jenjang karir guru madrasah, Ishom menerangkan bahwa program ini akan berlanjut pada tahun 2017 ini.

"Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) bagi guru madrasah, harus didukung dengan anggaran berupa bantuan pemberdayaan IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal) / KKG (Kelompok Kerja Guru) / MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) / Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas)," tutur Ishom yang juga pengajar di IAIN Ternate dan penguji thesis dan disertasi di beberapa kampus di Jakarta dan Jawa Barat ini. (@viva_tnu/dod)

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag ini Ciptakan Penentu Arah Kiblat dan Mata Angin

Add Comment
Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salah satu Penerima beasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama yang bernama M. Ihtirozun Niam ini berhasil menciptakan alat penentu arah kiblat dan mata angin.

Berawal dari keprihatinanya terhadap perkembangan kajian Ilmu Falak yang minim praktik, sarjana lulusan UIN Walisongo Semarang ini melakukan observasi hingga berhasil menciptakan alat yang disebut dengan I-Zun Dial.

M Ihtirozun Ni'am

"Pengembangan ilmu falak harus dibarengi praktek atau observasi. Sementarauntuk praktek atau observasi, banyak alat yang dibutuhkan. Alat ini diharapkan useable (mudah digunakan) dan representatif untuk keperluan praktek dalam implementasi dan pengembangan ilmu falak," terang pria yang akrah disapa Izun ini di Semarang, Sebagaimana dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis (22/12).

Nama I-zun Dial, menurutnya terinspirasi dari instrumen astronomi yang banyak berkembang di dunia barat masa lalu. Dalam dunia astronomi, dikenal alat bernama Sun Dial yang biasa digunakan untuk penunjuk waktu atau jam dengan memanfaatkan sinar Matahari.

"Hanya saja, alat ini hanya didesain dan dipakai untuk penentuan waktu, tidak untuk menentuan arah kiblat apalagi untuk rukyah," ujarnya.

"I-zun Dial muncul dengan fungsi-fungsi lainnya, selain juga bisa untuk menunjukan waktu," tambahnya.

Izun menambahkan, alat yang diciptakannya ini didesign sebagai alat multifungsi. Selain penunjuk waktu, I-zun Dial berfungsi untuk menentukan arah mata angin sejati dan arah kiblat. I-zun Dial juga bisa berfungsi untuk melokalisir objek rukyah sehingga akan memudahkan para petugas rukyah.
Baca juga: Kemenag Beri Layanan Gratis Pengukuran ArahKiblat Masjid dan Mushalla
Fungsi lainnya dari alat ini adalah menentukan lintang tempat (ardu al-balad), bujur tempat (thul al-balad), deklinasi matahari (mail as-syams), dan equation of time (tadil al-waqt).

"Fungsi penentuan nilai deklinasi matahari dan fungsi penentuan titik koordinat suatu tempat dari I-Zun Dial saat ini tengah dijadikan objek kajian untuk penelitian skripsi mahasisiwa UIN Walisongo dan STAIN Pekalongan," tutur Izun yang tengah sibuk mempersiapkan penerjemahan buku panduan I-Zun Dial ke Bahasa Arab.

Agar lebih mudah digunakan, santri yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di UIN Walisongo ini juga telah membuatkan program perhitungan agar orang awam pun bisa menggunakan. "Cukup menekan dua sampai tiga tombol di keyboardnya, tanpa harus tahu lebih detail rumusnya," ujarnya.

Di samping itu, Izun juga telah menyediakan buku untuk membongkar algoritma perhitungannya sebagai referensi atau bahan kajian bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam.

Sejak tahun 2005, Kementerian Agama telah membuka Program Beasiswa Santri Berprestasi. Hingga kini, sedikitnya lebih dari 3800 santri yang telah mendapatkan akses untuk belajar di perguruan tinggi ternama di Indonesia, mulai dari UIN, ITB, UGM, UNAIR, ITS, dan perguruan tinggi lainnya.
Informasi menarik lainnya: Kementerian Agama Anggarkan Rp36M untuk Beasiswa Santri Berprestasi
Selain Izun, banyak santri lainnya yang saat ini sudah berkiprah sebagai profesional pada bidangnya masing-masing. Tidak sedikit yang meneruskan kuliah di luar negeri, baik Eropa maupun Asia. Banyak juga yang berkomitmen untuk berbagi ilmu dan pengalamannya di tempat asal pendidikannya, yaitu pondok pesantren. (ruchmanbasori/mkd/mkd).

Sekian, wassalamu'alaikum.wr.wb.

Kementerian Agama Anggarkan Rp36M untuk Beasiswa Santri Berprestasi

Add Comment
Assalamu’alaikum.wr.wb.

Upaya Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperluas akses pendidikan para santri di perguruan tinggi terus berlanjut. Tahun ini, melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp36miliar guna membiayai Program Beasiswa Santri Berprestasi atau yang biasa disebut PBSB.

"Anggaran ini untuk membiayai beasiswa 1.138 santri yang masih berlangsung serta 250 santri baru yang akan diterima pada tahun ini," kata Kasubdit Pendidikan Pesantren Direktorat Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren Kemenag Ainur Rofiq, di Jakarta, sebagaimana dikutip laman resmi kemenag.go.id, Jumat (17/02).


PBSB dibuka oleh Kementerian Agama sejak tahun 2005. Hingga kini, tidak kurang dari 3.800 santri telah mendapatkan akses untuk belajar di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, mulai dari UIN, ITB, UGM, UNAIR, ITS, dan perguruan tinggi lainnya.

Tidak sedikit pula dari mereka yang sudah lulus kini berkiprah sebagai profesional pada bidangnya masing-masing, mulai dari teknokrat, dokter, pendidik pesantren dan madrasah, serta lainnya. Bahkan, banyak juga yang saat ini meneruskan kuliah di luar negeri, baik Eropa maupun Asia.

Menurut Rofiq, sasaran PBSB adalah santri pondok pesantren yang terdaftar resmi di Kemenag serta memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP). Selain itu, santri tersebut juga harus tinggal di pesantren (mukim), minimal selama 2 tahun.

Adapun mereka yang bisa mendaftar tahun ini adalah para santri yang juga siswa tingkat akhir dan lulus pada tahun 2017 di Madrasah Aliah binaan pondok pesantren. Atau, santri lulusan pesantren muadalah/pesantren salafiyah dengan ijazah Paket C yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Khusus para santri yang akan mendaftar di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, mereka harus hafal (hafiz) Quran minimal 10 juz.

"Santri lulusan SMA/SMK belum bisa mengikuti program beasiswa ini karena programnya bersifat afirmasi bagi santri yang selama ini kurang tersentuh atau kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan akses ke pendidikan tinggi yang bermutu," kata Rofiq.

Bagi para santri yang lulus seleksi dan diterima di perguruan tinggi, lanjut Rofiq, mereka akan mendapatkan beasiswa berupa biaya kuliah sampai selesai serta living cost (biaya hidup) selama menjadi mahasiswa. Bahkan, khusus untuk program studi yang memerlukan tambahan pendidikan khusus, seperti kedokteran, Kemenag juga akan menyediakan anggarannya sampai mereka benar-benar lulus sebagai dokter.

Pendaftaran PBSB dibuka pada akhir Maret 2017

Menurut Rofiq, pendaftaran dilakukan secara online sehingga para santri dapat mengaksesnya dari seluruh Indonesia. Proses seleksi juga akan dilakukan secara 'online' melalui tes berbasis computer atau computerized based test/CBT. (Informasi lengkap terkait PBSB dapat diakses melalui website http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/).

Saat ini terdapat tiga belas perguruan tinggi yang menjadi mitra Kementerian Agama dalam program beasiswa ini. Ketiga belas perguruan tinggi tersebut adalah IPB Bogor, UGM Yogjakarta, UPI Bandung, ITS Surabaya, dan Unair Surabaya.

Di samping itu, para santri juga bisa kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Khusus untuk para santri di wilayah Indonesia Timur, kini Kemenag membuka akses PBSB di UIN Sultan Alauddin Makassar serta Universitas Cendrawasih Jayapura.

PBSB membuka kesempatan para santri untuk memilih program studi umum dan agama, sesuai minat, bakat, dan kompetensi dasarnya. Untuk program studi umum, antara lain ada pilihan kedokteran, keperawatan, serta teknik informatika. Sedang untuk program studi agama, ada pilihan seperti ilmu falak, tasawuf, dan bahasa. Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

UPQ Kementerian Agama akan Cetak 100 Ribu Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia

Add Comment
Assalamu’alaikum.wr.wb.

Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ) Kementerian Agama yang terletak di Ciawi-Bogor akan kembali mencetak Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengatakan bahwa Kemenag rencananya akan mencetak 110ribu -120ribu eksemplar pada tahun 2017.

Muhammadiyah Amin. Foto:BimasIslam

"Tahun ini, kami akan mencetak 100 ribu Al-Qur'an, dan sisanya untuk cetak Al-Qur'an dan Terjemahnya," kata Amin di Jakarta, Rabu (08/02).

Sebagaimana dikutip laman resmi kemenag.go.id, mantan Rektor IAIN Gorontalo ini mengatakan, proses cetak Al-Qur'an rencananya akan dimulai pada Maret mendatang dalam bentuk lelang kertas. Menurutnya, pengadaan kertas harus melalui mekanisme lelang. Adapun untuk proses pencetakan, UPQ akan melakukan sendiri karena sudah memiliki mesin cetak yang dibeli pada tahun 2016.

"Adapun pencetakan Al-Qur'an dan Terjemahnya, masih menunggu proses revisi terjemah yang sedang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," ucapnya. Amin berharap proses revisi terjemah ini bisa selesai pada tahun 2017 sehingga bisa langsung dicetak.

UPQ sebelumnya bernama Lembaga Percetakan Al-Qur'an (LPQ). UPQ saat ini menjadi Unit PelaksanaTeknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 27/2013 tertanggal 28 Maret 2013.

Saat masa peralihan dan perubahan manajeman dari LPQ ke UPQ, UPT ini sempat berhenti beroperasi. Namun demikian, aktivitas percetakan Al-Qur'an di UPQ kembali berjalan pada tahun 2016. Saat itu, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam mencetak Al-Qur'an sebanyak 35ribu.
Baca juga: Kemenag Rilis Aplikasi Al-Quran Digital Versi Terbaru
Peluncuran pencetakan perdana Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia ini dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di UPQ Ciawi-Bogor, pada Selasa, 25 Oktober 2016. Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol mesin cetak setelah sebelumnya Menag menandatangani sambutan Menteri Agama untuk mushaf tersebut. Momen peluncuran ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Fauzan Harun.

"Al-Qur'an yang dicetak tahun 2016 akan segera didistribusikan ke masyarakat, baik melalui masjid, yayasan, ormas, dan lainnya," tutup Amin.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Lomba Karya Tulis Ilmiah Siswa Madrasah Berbasis Riset Tahun 2017

Add Comment
Assalamu'alaikum.wr.wb.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari faktor kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia. Optimalisasi penguasaan dan pengembangan iptek perlu dibina sejak dini, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pembinaan sejak dini perlu dilakukan guna meningkatkan minat dan kesadaran siswa madrasah akan iptek. Sehingga mereka terbiasa melakukan aktivitas ilmiah dan kelak dapat menguasai iptek dan menerapkannya untuk kemajuan bangsa.

Madrasah sebagai lingkungan pendidikan yang berbasis agama Islam telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi lingkungan yang membentuk insan-insan yang berkualitas sebagai generasi muda Indonesia. Dalam mencapai cita-cita tersebut, membudayakan pemikiran-pemikiran kritis, ilmiah dan solutif adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya.

Lomba Karya Tulis Ilmiah Siswa Madrasah Berbasis Riset Tahun 2017

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus mendorong tumbuhnya budaya pemikiran ilmiah di kalangan siswa madrasah.

LKTI siswa madrasah berbasis riset menjadi bagian dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Kegiatan LKTI dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tahun 2017 yang insya Allah akan diselenggarakan di kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bidang Lomba pada LKTI

Adapun bidang lomba pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Siswa Madrasah Aliyah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan Alam
b) Astronomi
c) Fisika
d) Biologi
e) Kimia
f) Teknologi
g) Matematika

2. Ilmu Pengetahuan Sosial
a) Ekonomi
b) Sejarah
c) Budaya
d) Psikologi
e) Sosiologi antropologi

3. Ilmu Keagamaan
a) Qur’an hadits
b) Akidah Akhlaq
c) Fiqih
d) Sejarah Kebudayaan Islam

Persyaratan Peserta dan Pembimbing LKTI

1. Peserta

Peserta LKTI adalah siswa yang melakukan penelitian dan mengikuti proses seleksi LKTI sesuai dengan aturan LKTI yang berlaku. Persyaratan peserta LKTI adalah:

a) Berkewarganegaraan Indonesia.
b) Sehat Jasmani dan Rohani
c) Siswa siswa Madrasah Aliyah tahun ajaran 2017-2018
d) Setiap Madrasah Aliyah hanya diperbolehkan mengirimkan 1 judul penelitian per bidang lomba bisa perorangan maupun kelompok.
e) Perorangan maupun kelompok pada saat penelitian dilakukan.
f) Berasal dari Aliyah Negeri maupun Swasta.
g) Melampirkan Biodata Peserta
h) Peserta pada penelitian yang dilakukan berkolompok maksimum dilakukan oleh 2 orang
i) Peserta LKTI pada penelitian yang dilakukan berkelompok harus dari madrasah yang sama.
j) Setiap peserta hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian
k) Setiap kelompok/judul penelitian harus mempunyai guru pembimbing yang sesuai dengan bidang yang diteliti.

2. Pembimbing Pembimbing adalah guru yang membantu siswa dalam melaksanakan penelitian dan penulisan.

Syarat pembimbing peserta LKTI adalah
a) Berkewarganegaraan Indonesia.
b) Mengajar di madrasah yang sama dengan peserta yang dibimbingnya.
c) Membimbing siswa selama masa penelitian pada topik yang sesuai dengan bidang yang diampunya.

Mekanisme Pelaksanaan LKTI 2017

1. Pendaftaran LKTI

Cara dan waktu pendaftaran LKTI :

a) Peserta melakukan pendaftaran/registrasi LKTI dengan cara mengirim form biodata peserta ke email lktimadrasahnasional@gmail.com
b) Peserta mengirim rencana penelitian sesuai formulir yang tersedia ke alamat email lktimadrasahnasional@gmail.com.
c) Waktu pendaftaran Tanggal 1 s/d 28 Februari 2017
d) Seleksi administrasi akan dilakukan selama bulan Maret 2017
e) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada awal bulan April 2017
f) Peserta yang lolos dalam seleksi administrasi diminta melanjutkan penelitiannya
2. Penerimaan Naskah Hasil Penelitian

Naskah hasil penelitian diterima oleh panitia LKTI.

a) Via email
Pengiriman Naskah Hasil Penelitian dalam format MS Word ke alamat email lktimadrasahnasional@gmail.com pada tanggal 3 Juli – 14 Juli 2017.

b) Via pos
Pengiriman hard copy naskah penelitian via pos selambat-lambatnya 10 Juli 2017 (cap pos) dialamatkan pada :

PANITIA LKTI 2017
Subdit Kesiswaan Lantai VI
Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat

c) Naskah hasil penelitian yang dikirim kepada panitia tidak sedang dilombakan di tempat lain pada saat yang sama dan atau belum pernah menjuarai lomba sejenis.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh juknis LKTI Siswa Madrasah Berbasis Riset silahkan unduh DI SINI. Sekian, semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Kemenag Alokasikan Anggaran Rp 14 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru

Add Comment
Assalamu’alaikum.wr.wb.

Lebih dari 440ribu guru madrasah dan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah yang sudah mengikuti program sertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa Kementerian Agama pada tahun 2017 ini telah mengalokasikan lebih dari Rp14 Triliun untuk membayar tunjangan profesi guru.

"Lebih dari Rp9,6 triliun kita alokasikan untuk membayar tunjangan profesi guru madarasah, baik PNS maupun bukan PNS. Adapun untuk guru PAI PNS dan bukan PNS, sudah dialokasikan tidak kurang dari Rp5,2 triliun," kata Kamaruddin Amin dalam kesempatan rapat Panitia Kerja (Panja) tentang Sertifikasi Guru dan Inpassing di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (07/02).

Kemenag Alokasikan Anggaran Rp 14 Triliun untuk Tunjangan Profesi Guru
Dirjen Pendis Kamaruddin Amin (Foto: Kemenag/Maliksmn)

Rapat Panja ini mengagendakan pembahasan mengenai Penyelesaian Program Sertifikasi Guru dan Program Inpassing Guru bukan PNS. Ikut mendampingi Kamaruddin, Sesditjen Pendis Isom Yusqi, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan, dan Direktur PAI Imam Safei.

Meski demikian, doktor lulusan Jerman ini mengaku bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencover kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan profesi guru. Menurutnya, Kemenag masih membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp5,4 triliun untuk lima pos pembayaran.

Pertama, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing terhutang sejak tahun 2016. Kebutuhan anggaran untuk pos ini, menurut Kamaruddin Amin sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan berikut dengan hasil review yang dilakukan Itjen Kemenag.

"Kementerian keuangan belum memberikan anggaran. Informasinya, Kemenkeu akan minta back up verifikasi dari BPKP terlebih dahulu, meski tidak harus dilakukan audit sensus seperti yang sudah dilakukan Itjen," terangnya. "Kebutuhan anggarannya sekitar Rp1,22 triliun untuk 82.090 guru," ujarnya.

Kedua, pembayaran tunjangan profesi guru madrasah dan PAI terhutang tahun 2014 dan 2015. Kebutuhan anggarannya lebih dari Rp1,48 triliuan. Kamaruddin optimis anggaran ini akan dialokasikan Kemenkeu karena datanya sudah diverifikasi melaluai audit sensus oleh BPKP.
Baca juga: Verifikasi BPKP Selesai, Kemenag Harap Kemenkeu Segera Alokasikan Anggaran TPG Terhutang
Ketiga, pembayaran tunjangan guru bukan pns belum diverifikasi Itjen. Jumlahnya mencapi 39.000. dengan total perkiraan kebutuhan anggaran Rp1,86 triliun.

"Kami targetkan tahun ini selesai diverifikasi oleh Itjen. Kalau sudah diverifikasi maka harus dibayarkan 3 tahun, 2015, 2016, dan 2017. Kita belum memintakan anggaran karena belum diverifikasi," ucapnya.

Keempat, Guru PAI Bukan PNS Inpasssing yang sudah diverifikasi oleh Itjen. Jumlah gurunya sekitar 1.500 dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp50,16 miliar.

Kelima, usulan tambahan pembayaran TPG madrasah dan PAI dari daerah untuk tahun anggaran 2017. Perkiraan kebutuhan anggarannya mencapai Rp863,91 miliar.

"Dari kelima item, yang memungkinkan untuk diupakan agar bisa diberikan pada tahun ini adalah item pertama, kedua, keempat, dan kelima. Untuk item ketiga masih diverifikasi," tutupnya.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Sumber: https://www.kemenag.go.id/berita/454156/kemenag-alokasikan-14-triliun-untuk-tunjangan-profesi-guru