Tutorial

Akidah Akhlak

Al-Quran Hadits

Fiqih

Tarikh Islam

Latest NEWS

Tahukah Anda? Antrian Haji Indonesia Terlama 42 Tahun, Malaysia 93 Tahun

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Tahukah Anda? persoalan kuota haji masih menjadi salah satu tema yang dibahas pada forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Faktanya, keempat negara ini mempunyai persoalan yang sama, yaitu terkait antrian haji.

Sebagaimana dikutip laman kemenag.go.id, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa antrian haji di Indonesia paling lama 42 tahun, yaitu pada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Sementara antrian paling pendek di Indonesia adalah 9 tahun.

Tahukah Anda? Antrian Haji Indonesia Terlama 42 Tahun, Malaysia 93 Tahun

Sedangkan di Malaysia, antrian bahkan lebih panjang lagi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Mejar Jeneral Dato Seri Jamil Khir bin Haji Baharom, antrian haji di Malaysia mencapai 93 tahun. Sementara antrian haji di Singapura adalah 35 tahun, sedang di Brunei Darussalam hanya 3 -4 tahun.

Antrian semakin panjang seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk memotong kuota haji Negara pengirim jemaah sebesar 20%. Kuota normal Indonesia adalah 211ribu, terkurangi 42.200 dalam setiap tahunnya sejak 2013.

Sementara Malaysia dalam empat tahun terakhir kuotanya berkisar 22ribu, Singapura 680, sedang Brunei sekitar 300 an.

Terkait itu, Menag pada forum MABIMS mengusulkan agar masing-masing anggota MABIMS berkirim surat ke Arab Saudi guna meminta agar kuota haji tahun depan kembali normal, tidak dipotong 20%. "Indonesia sudah bersurat. Jika lainnya bersurat, akan semakin baik," terang Menag pada sidang MABIMS ke-17 tahun 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (06/12).

Selain kuota, Menag juga mengusulkan agar MABIMS memohon kepada Saudi untuk tidak memberlakukan visa berbayar bagi jemaah umrah. "Kami sudah memohon kepada Saudi, khusus untuk umrah agar dikecualikan. Apakah ini juga bisa diusulkan bersama?" ujar Menag.

Angota MABIMS menyambut baik usulan Menag, khususnya yang terkait dengan visa umrah. Rumusan tentang ini bahkan dituangkan sebagai hasil MABIMS ke-17 di Malaysia ini. Rumusan itu menyebutkan, MABIMS sepakat mengenai penanganan masalah umrah dan itu membutuhkan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan negara-negara anggota.

Terkait kuota, dalam rumusan hasil disebutkan bahwa Malaysia dan Indonesia dapat mengusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi agar kuota haji dikembalikan kepada kuota asal. Selain itu, kedua Negara ini juga bisa mengajukan permohonan agar tambahan biaya umrah dikecualikan dari kebijakan visa berbayar untuk jemaah yang akan menunaikan ibadah umrah kali kedua dan seterusnya.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Ini Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Kematian seorang manusia adalah berpisahnya ruh dari jasadnya, saat seseorang sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka habis sudah masa hidupnya di dunia ini.

Demikian disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais binsyar), Muhammad Tambrin, saat didaulat menjadi narasumber pada Seminar Medikolegal bertema “Kasus Kematian yang mencurigakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” yang digelar di Ruang Prof Sarwono, Gedung A RSCM, Sabtu (26/11).

Dikatakan Tambrin, di dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sedikitnya terdapat dari 145 ayat yang menyebut atau membahas masalah kematian, sementara tentang waktu dan bagaimana seseorang mengalami kematian, tidak ada yang tahu.

Ini Pandangan Islam Seputar Otopsi Jenazah
Ilustrasi
“Tentang waktu kematian adalah rahasia Allah semata. Tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana seseorang akan mati, karena kematian menyangkut terpisahnya ruh dengan badan, dan tidak ada yang tahu banyak tentang soal ruh kecuali AllahSWT”, paparnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan itu juga memaparkan dua sudut pandang terkait kematian mendadak. Mengutip Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO Tambrin mengatakan bahwa kematian mendadak adalah kematian yang terjadi pada 24 jam sejak gejala-gejala mulai timbul. “Namun pada kasus-kasus forensik, sebagian besar kematian terjadi dalam hitungan menit atau bahkan detik sejak gejala pertama timbul,” katanya.

Tambrin menambahkan, kematian mendadak tidak selalu tidak diduga, dan kematian yang tak diduga tidak selalu terjadi mendadak, namun amat sering keduanya ada bersamaan pada suatu kasus.

“Terminologi kematian mendadak dibatasi pada suatu kematian alamiah yang terjadi tanpa diduga dan terjadi secara mendadak. Kematian alamiah di sini berarti kematian hanya disebabkan oleh penyakit bukan akibat trauma atau racun,” jelasnya.

Sementara itu, dijelaskan Tambrin, dalam ajaran Islam, peristiwa kematian, baik yang mendadak maupun normal, semuanya mengalami apa yang dinamakan sakaratul maut, yakni semacam hilangnya kesadaran yang diikuti oleh lepasnya ruh dari jasad.

“Kematian yang dihadapi manusia diibaratkan oleh Nabi Muhammad Saw seperti duri yang berada didalam kapas dan dicabut dengan keras,” katanya menjelaskan.
Baca juga: Pesan Rasulullah Sebelum Wafat
Hukum Islam terkait Otopsi terhadap Jenazah

Terkait dengan otopsi terhadap jenazah, secara panjang lebar, alumni IAIN Antasari dan Universitas Islam Nusantara itu menjelaskan bahwa bedah mayat dapat dibagi tiga tujuan, yaitu (1) bedah mayat pendidikan (autopsi anatomis), (2) bedah mayat keilmuan (autopsi klinis), dan (3) bedah mayat kehakiman (autopsi forensik).

“0topsi dengan tiga tujuan di atas hukumnya boleh dengan syarat, pertama apabila diperlukan atau darurat;  kedua mendapat izin dari yang bersangkutan saat hidupnya atau diizinkan oleh keluarganya setelah matinya; dan ketiga yang dibedah tidak melewati batas yang diperlukan,” Jelasnya.

Ditambahkan Tambrin, untuk mengetahui status hukum terhadap tindakan otopsi mayat yang digunakan sebagai pembuktian hukum di pengadilan, dalam kajian hukum Islam dapat menggunakan teori Qawa’id al-Fiqhiyah sebagaimana yang diterapkan dalam kaidah-kaidah berikut;

Kaidah PertamaKemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum”.

Sebuah tindakan pembunuhan misalnya, adalah tergolong tindak pidana yang mengancam kepentingan publik atau mendatangkan mudharat ‘am.

Untuk menyelamatkan masyarakat dari rangkaian tindak pembunuhan maka terhadap pelakunya harus diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bukti-bukti atas tindakan pembunuhan yang dilakukannya harus diperkuat agar ia dapat dihukum dan jangan sampai bebas dalam proses pengadilan, sungguhpun untuk pembuktian itu harus dengan melakukan otopsi atau membedah mayat korban.

“Di dalam hukum Islam suatu tindakan yang dilandasi oleh alasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan diri orang yang hidup harus lebih diutamakan daripada orang yang sudah mati,” katanya.

Kaidah KeduaKemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Berangkat dari fenomena di atas, maka otopsi forensik sangat penting kedudukannya sebagai metode bantu pengungkapan kematian yang diduga karena tindak pidana. Dengan melaksanakan otopsi forensik maka dapat dipecahkan misteri kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian korban.

Kaidah KetigaTiada keharaman dalam kondisi darurat, dan tidak ada makruh dalam kondisi hajat”.

Kaidah ketiga ini menyatakan bahwa tiadanya keharaman dalam kondisi darurat, seperti halnya tidak adanya kemakruhan dalam kondisi hajat. Maka jika otopsi di atas dipahami sebagai hal yang bersifat darurat, artinya satu-satunya cara membuktikan, maka otopsi itu sudah menempati level darurat, dan karena itu status hukumnya dibolehkan.

Kaidah KeempatKeperluan dapat menduduki posisi keadaan darurat”.

Kaidah keempat di atas dapat memperkuat argumentasi kaidah sebelumnya. Maka kaidah ini adalah hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat umum maupun hajat yang bersifat perorangan.

Otopsi untuk Mengeluarkan Benda Berharga di Tubuh Mayat

Pada kesempatan tersebut, pria yang dilantik sebagai Direktur Urais Binsyar pada 3 Juni 2016 itu juga menjelaskan pandangan Islam seputar  otopsi yang dilakukan dengan tujuan mengeluarkan benda berharga yang terdapat pada tubuh mayat.

“Pada contoh kasus seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya yang mengakibatkan ia meninggal dunia, selanjutnya pemilik menuntut agar barang yang ada di perut mayat dikembalikan kepadanya dan tidak ada cara lain yang bisa ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk mengeluarkan barang yang ada di perut mayat, maka perlu ditentukan status hukum bedah mayat tersebut apakah dibolehkan atau diharamkan.”

Berdasarkan ajaran Islam, katanya, haram hukumnya seseorang menguasai suatu barang yang bukan haknya. Tindakan yang demikian akan menjadi ganjalan bagi orang yang mati di alam sesudahnya kematiannya karena ia masih terkait dengan hak orang lain.

“Maka kaidah yang tepat dalam persoalan seperti ini bisa dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang kemudaratan tadi.” Jelasnya.

Otopsi untuk keperluan penelitian kedokteran

Sementara itu saat membahas otopsi untuk keperluan penelitian kedokteran, Tambrin menyebut bahwa menurut sebagian ulama mempelajari ilmu kedokteran adalah wajib atau fardhu kifayah bagi umat Islam, karena Rasul sendiri berobat, memberi obat serta menganjurkan untuk berobat.

“Salah satu ilmu kedokteran yang sangat penting adalah ilmu bedah. Ilmu ini membutuhkan pengetahuan yang luas dan dalam tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Untuk mengembangkan ilmu ini maka penyelidikan terhadap organ tubuh manusia menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan, jika perlu mengadakan pembedahan dan pemeriksaan tubuh mayat, memeriksa susunan syaraf, rongga perut dll,” katanya.

Hal itu dimaksudkan agar seorang tenaga medis dapat menunaikan tugas profesionalnya dengan baik, memberikan pengobatan dan menyembuhkan penyakit yang diderita pasien. Terkait hal tersebut, dijelaskan Tambrin, terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi.

Kaidah Pertama,Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”.

Melalui kaidah pertama ini, jelasnya, dapat dipahami bahwa sebuah kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaanya tanpa adanya dukungan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.

Dalam kasus seperti ini, apabila seorang dokter tidak akan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik kecuali bila ia memahami seluk beluk anatomi tubuh manusia, maka untuk kepentingan yang sesuai dengan profesinya ia harus memahami seluk-beluk anatomi tubuh manusia, meskipun dengan jalan melakukan pembedahan terhadap mayat.

Kaidah Kedua,Sebuah sarana sama hukumnya dengan tujuan”.

Melalui kaidah ini dapat dijelaskan, bahwa sebuah sarana hukumnya sama dengan tujuan. Misalnya agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara kesehatan, maka mempelajari ilmu tentang kesehatan hukumnya wajib pula. Konsekuensi lanjutanya adalah wajib pula menyiapkan prasarana dalam menuntut ilmu kesehatan, termasuk sarana pratikum seperti mempelajari anatomi tubuh manusia.

Hukum Mengakhirkan Penguburan Jenazah

Dikatakan Tambrin, hukum mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali;

(a) untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus;

(b) untuk dilakukan otopsi dalam rangka penegakan hukum;

(c) untuk menunggu kedatangan wali jenazah dan atau menunggu terpenuhinya empat puluh orang yang akan menshalati dengan syarat diberitahukan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah.
Artikel lainnya: Ganjaran Berziarah di Makam Orangtua
“Adapun mengakhirkan penguburan jenazah untuk keperluan studi atau membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi dibolehkan dalam kondisi darurat atau hajat,” jelasnya.

Untuk batas mengakhirkan penguburan jenazah adalah sampai khaufut taghayur (jenazah berubah) atau sampai selesainya kebutuhan di atas.

Sedangkan rekonstruksi hukumnya boleh bahkan ada yang wajib dengan syarat pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syara’ seperti membuka aurat dan sebagainya.

Meski begitu, Tambrin menjelaskan bahwa hukum mempertontonkan jenazah tidak boleh kecuali ada tujuan yang dibenarkan syara’ seperti untuk tujuan agar dengan hal tersebut dapat menjauhkan masyarakat dari perbuatan itu.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Sumber: http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/muhammad-tambrin-ini-pandangan-islam-seputar-otopsi-jenazah

Inilah Daftar Finalis Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI dan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2016

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Memperhatikan pesyaratan, ketentuan umum, ketentuan khusus dan kriteria penilaian tentang Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI dan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2016, dan rekomendasi masing-masing tim dewan juri lomba yaitu pada tanggal 21 dan 28 November 2016 tentang hasil penilaian terhadap naskah yang masuk, maka dengan ini disampaikan 6 (enam) finalis untuk masing-masing lomba sebagaimana terlampir.

Inilah Daftar Finalis Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI dan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2016

Selanjutnya para finalis akan diundang ke Jakarta untuk memberikan presentasi atas hasil penelitian dan penulisan yang telah dilakukan.

Berikut ini nama-nama Pemenang Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI dan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2016;

A. Kategori Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI Siswa SMA/SMK Tahun 2016;

1. Dayu Yusilo, asal sekolah; SMA Gobal Islamic Boarding School Barito Kuala, Kalimantan Selatan
2. Dini Khorunnisa, asal sekolah; SMA Negeri 1 Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat
3. Hafifah Rachmania Salwa, asal sekolah SMA Wahid Hasyim 2 Sidoarjo, Jawa Timur
4. Kartika Balqis Damayanti, asal sekolah; SMA Negeri Depok Jawa Barat
5. Mufida Anadita Rahmani, asal sekolah; SMA IT Abu Hurairah Nusa Tenggara Barat
6. Nuruzzaman Prasasti, asal sekolah; SMA Negeri 2 Watansoppeng Sulawesi Selatan

B. Kategori Lomba Penulisan Cerita Remaja Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2016;

1. Ainun Masruroh, asal sekolah; SMA Negeri 1 Krembung, Sidoarjo, Jawa timur
2. Amanda Safa'a Lebriana, Asal sekolah; SMK Farmasi Surabaya, Jawa Timur
3. Annisa April Liana, asal sekolah; SMA Negeri 3 Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur
4. Cindy Febri Liana. asal sekolah; SMA Negeri 1 Merawang, Kep. Bangka Belitung
5. Dyah Ayu Sartika Dewi, asal sekolah; SMA Negeri 1 Demak, Jawa Tengah
6. Hana Nadia Fauziah, asal sekolah; SMK AK Nusa Bangsa Kota Bogor, Jawa Barat.

Demikian informasi mengenai pengumuman Pemenang Finalis Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI dan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islam Siswa SMA/SMK Tahun 2016 yang dapat admin share.

Selamat bagi pemenang!, bagi yang belum beruntung jangan pantang menyerah untuk mengikuti perlombaan yang akan datang, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.b.


Wacana Penghapusan UN, Kemenag Minta Siswa Madrasah Tetap Mendapat Layanan

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Wacana Penghapusan Ujian Nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan mendelegasikan pelaksanaan ujian kepada pemerintah daerah. Untuk tingkat dasar, ujian dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedang tingkat menengah dilaksanakan Pemerintah Provinsi mendapat perhatian khusus Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan. Pasalnya madrasah tentu akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

Namun demikian, jika memang wacana pendelegasian UN akan diterapkan pada 2017, dia meminta agar siswa-siswa madrasah tetap mendapatkan layanan.

Wacana Penghapusan UN, Kemenag Minta Siswa Madrasah Tetap Mendapat Layanan

Menurutnya, selama ini anggaran pelaksanaan UN dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Semua peserta didik, baik binaan Kemendikbud, Kemenag, maupun kementerian lain, pada tingkat dasar dan menengah, anggarannya di sana, terang M. Nur Kholis Setiawan, Senin (28/11).

Menjadi konsen kita, kalau kebijakan ini jadi, maka kita minta agar saat ujian diselenggarakan di daerah, anak-anak madrasah harus terlayani melalui anggaran itu, tegasnya.

Guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menegaskan bahwa tidak mungkin melakukan revisi anggaran untuk pelaksanaan ujian pada 2017 yang selama ini anggarannya tidak ada di daerah karena terpusat di BSNP.

M. Nur Kholis mengaku sudah menyampaikan persoalan ini dalam kesempatan rapat koordinasi dengan Kemendikbud. Saat itu disampaikan bahwa pihak Kemendikbud masih akan menunggu kepastian implementasi kebijakan ini terlebih dahulu melalui Instruksi Presiden. Sebelumnya, saat ditemui pada puncak perayaaan Hari Guru Nasional, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan moratorium UN akan dibahas pekan ini.
UN pertama kali diberlakukan saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh M. Nuh pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, UN menjadi instrumen kelulusan peserta didik.

Pada masa Mendikbud Anies Baswedan, kebijakan UN mengalami perubahan. UN tidak lagi menjadi instrumen kelulusan, tapi sebagai alat pemetaan dan evaluai kebijakan pendidikan secara nasional.

Kini, Mendibud Muhadjir Effendy mewacanakan untuk moratorium UN dan menyerahkan pelaksanaan ujian kepada pemerintah daerah. Meski demikian, standar nasionalnya tetap disusun oleh Pemerintah Pusat.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Penghematan Anggaran Tahun 2016, ‘Bencana Nasional’ Dunia Pendidikan

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Penghematan Anggaran Tahun 2016 bisa jadi 'Bencana Nasional'. Demikian ungkapan Noor Fahmi, Kakanwil Kemenag Propinsi Kalsel dalam pengarahannya di hadapan Peserta Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Islam di Daerah (Prov. Kalimantan Selatan) Tahun 2016, yang diselenggarakan Sekretariat DitJen Pendidikan Islam di Banjarmasin, Senin (28/11/16).

Penghematan Anggaran Tahun 2016, ‘Bencana Nasional’ Dunia Pendidikan
Image source: @kemenag RI

Noor Fahmi menjelaskan bahwa akibat penghematan tersebut, beberapa komponen kegiatan yang penting ada yang tidak bisa terealisasi anggarannya seperti pengadaan buku kurikulum 2013 dan buku bahasa Arab untuk siswa PAI.

"Selain itu, penguatan kurikulum 2013 tidak optimal karena bukunya tidak jadi dicetak," sambung Noor Fahmi yang belum lama menduduki jabatan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan.

"Kendala lainnya adalah tunjangan untuk guru masih belum terbayarkan. Minimnya anggaran juga berdampak kepada kompetisi bakat siswa dan akselerasi akreditasi madrasah yang tidak terlaksana," ujar mantan Kabid Pendidikan Madrasah ini. Namun demikian, Noor Fahmi masih memiliki harapan dan menyadari bahwa penghematan mudah-mudahan ada hikmahnya.
Di akhir arahannya Noor Fahmi mengapresiasi dan memberikan penilaian acara ini sangat bermanfaat sebagai bahan diskusi permasalahan khususnya terkait penghematan dan sebagai bahan evaluasi kegiatan/program pendidikan Islam di Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan.

FGD dihadiri oleh peserta dari Kanwil Kemenag Propinsi Kemenag Kalsel, Para Kasi dari Kankemenag Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan serta dari Ditjen Pendidikan Islam Pusat. Selain itu hadir pula perwakilan dari Bappenas Jakarta dan Kasubag Perencanaan dan Anggaran serta Kasubag Pelaporan dan Evaluasi Program Ditjen Pendidikan Islam yang akan menjadi narasumber dalam FGD tersebut.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8404#.WDvuYeZ97IU

Kemenag Segera Rilis Aplikasi Media Sosial 'iSantri Digital Corner'

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren akan segera merilis iSantri. Aplikasi sosial media ini akan dirilis pertama kalinya oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin di pesantren Salafiyah Syafiiyah Situbondo Senin mendatang.

Sebagaimana dikutip dari laman kemenag.go.id, "iSantri adalah Aplikasi Sosial Media berbasis buku dan kitab digital, dilengkapi dengan digital library. Aplikasi ini berisi beragam kitab, buku pelajaran, buku sains dan buku penunjang lainnya yang bisa dipinjam dan dibaca oleh Santri/siswa untuk belajar mandiri serta memperkaya pengetahuan," terang Kasubdit Pendidikan Dinyah Dit PD Pontren Ahmad Zayadi, Jumat (25/11).

Kemenag Segera Rilis Aplikasi Media Sosial 'iSantri Digital Corner'

Menurut Ahmad Zayadi, rilis ini juga akan ditandai dengan peresmian digital corner. Ada 13 digital corner yang akan beroperasi di 13 Ma'had Aly, yaitu: Ma'had Aly Saidusshiddiqiyyah (DKI Jakarta), Ma'had Aly Syekh Ibrahim Al Jambi (Jambi), Ma'had Aly Sumatera Thawalib Parabek (Sumatera Barat), Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya (Aceh).

Selain itu, Ma'had Aly Asadiyah (Sulsel), Ma'had Aly Rasyidiyah Khalidiyah (Kalsel), Ma'had Aly salafiyah Syafiiyah (Jatim), Ma'had Aly Hasyim Al-Asyary (Jatim), Ma'had Aly At-Tarmasi (Jatim), Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Fiqh (Jateng), Ma'had Aly PP Iqna ath-Thalibin (Jateng), Ma'had Aly Al Hikamussalafiyah (Jabar), dan Ma'had Aly Miftahul Huda Manonjaya (Jabar).

Digital corner ini nantinya akan menjadi media dan penunjang kegiatan belajar mengajar para santri. "iSantri Digital Corner merupakan dynamic library yang disediakan di area Pondok Pesantren/Madrasah (dalam dan luar gedung perpustakaan) untuk memberikan akses kepada para Santri/siswa membaca lewat iSantri," ujarnya.
"iSantri Digital Corner sekaligus menjadi ruang untuk diskusi dan pengembangan literasi Santri/siswa dan guru," tambahnya.

Aktivitas yang bisa dilakukan di iSantri Digital Corner ini antara lain: Baca e-book lewat iSantri, diskusi seputar buku yang sedang dibaca, serta pelatihan dan workshop.

Selain merilis iSantri Digital Corner, Menag secara simbolis juga akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahap II kepada santri Salafiyah Syafiiyah Situbondo. Ada sekitar 91.448 KIP yang dibagikan pada tahap II ini ke para santri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekian, semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Kemenag Buka Pendaftaran Calon Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam untuk mengikuti seleksi calon  anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam pengumuman yang disampaikan Panitia Seleksi melalui situs Kemenag disebutkan, peminat yang ingin mendaftarkan diri mengikuti seleksi menjadi anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.

Adapun pendaftarannya sebagaimana dijelaskan Sekjen Kemenag Nur Syam akan berlangsung selama 15 hari, dan akan dimulai pada Selasa depan, 29 November mendatang (setkab.go.id).


Sedangkan persyaratan yang disebutkan dalam surat edaran NOMOR : 01/PANSEL/XI/2016 adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan umum
  • 1. warga negara Indonesia;
  • 2. beragama Islam;
  • 3. sehat jasmani dan rohani;
  • 4. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  • 5. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;
  • 6. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
  • dicalonkan menjadi anggota;
  • 7. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
  • 8. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  • 9. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • 10. tidak merangkap jabatan; dan/atau
  • 11. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.

Persyarataan umum dalam huruf A dibuktikan dengan:
  • 1. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku;
  • 2. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  • 3. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepala Kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan;
  • 4. ijazah jenjang pendidikan formal yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah
  • tersebut atau instansi yang berwenang;
  • 5. sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan pengalaman kerja di bidang pengelolaan keuangan;
  • 6. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan status sebagai anggota atau pengurus
  • partai politik selama menjabat anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas;
  • 7. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana;
  • 8. surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  • 9. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum atau sebagai pejabat negara selama menjabat anggota Badan Pelaksana atau anggota Dewan Pengawas

B. Persyaratan Khusus
  • 1. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari instansi/lembaga/badan hukum tempat yang bersangkutan bekerja;
  • 2. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 atau yang disetarakan; dan
  • 3. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada saat badan hukum dinyatakan pailit.

C. Pengecualian

Bukti kompetensi dan pengalaman dalam huruf B angka 1 tidak diperlukan bagi praktisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau investasi yang keahliannya diakui oleh masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan dan penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas BPKH akan diumumkan kemudian melalui media cetak.


Demikian informasi yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Pengumuman Hasil Lomba KIR & Ceris Diundur s.d 28 November 2016

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi kemenag.go.id, Lomba Penulisan Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan Lomba Cerita Islami (Ceris) bagi siswa-siswi SMA/SMK tingkat nasional yang sedianya diumumkan hasil selekssi lomba pada 21 November 2016, dengan berbagai pertimbangan akhirnya 2 event intelektual tersebut dilaksanakan pada 28 November 2016.


"Dikarenakan tingginya jumlah naskah yang diterima, sehingga panitia memerlukan waktu untuk melakukan penilaian setiap naskah oleh tim penilai/dewan juri", kata Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Imam Safei dalam surat resminya yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam/Pakis/Pendis se-Indonenesia (21/11/2016).
Baca sebelumnya: Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami dan Penulisan Karya Ilmiah Remaja PAI Tingkat SMA/SMK Tahun 2016
Dengan diundurkannya hari dan tanggal pelaksanaan lomba Ceris dan KIR, terang Imam, maka dengan serta merta pengumuman hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 28 November 2016 pada hari itu namun tidak otomatis penerimaan naskah akan diundur juga.

Lomba yang tidak dipungut biaya alias gratis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam selaku leading sector ini akan diberikan hadiah berupa uang tunai bagi para pemenangnya. Juara I (17,5juta); Juara II (15,5juta) dan Juara III (13,5juta). Sedangkan Juara Harapan I (11,5juta); Juara Harapan II (9,5juta); dan Juara Harapan III (7,5juta).

Sebagaimana telah diumumumkan sebelumnya bahwa Lomba menulis dan bercerita tentang Pendidikan Agama Islam dikalangan pelajar SMK/SMA ini bermaksud menumbuhkan sikap bersaing positif, memotivasi untuk berprestasi, mewujudkan religius culture di sekolah, memperkuat ukhuwwah Islamiyah-basyariyah dikalangan mereka, serta ukhuwwah wathoniyah dalam bernegara dan berbangsa.

Sekian, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Silahkan unduh: